Pangkalpinang, Babel24.com - Dilansir dari portal netralnews dan media telisik, Pengelolaan dana pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia akan memasuki fase baru. Mulai tahun anggaran 2026, pemerintah resmi mengubah total mekanisme pembayaran pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN). Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menetapkan peralihan dari sistem lama Pay as You Go menuju skema baru bernama Fully Funded.
Kebijakan ini bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan reformasi besar yang bertujuan menjaga keberlanjutan keuangan negara dalam jangka panjang.
Selama puluhan tahun, pembayaran pensiun PNS dilakukan dengan sistem Pay as You Go, di mana dana pensiun dibayarkan langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Artinya, pajak masyarakat yang dipungut saat ini digunakan untuk membayar pensiunan yang sudah tidak lagi aktif bekerja.
Masalah muncul ketika jumlah pensiunan terus meningkat, sementara pertumbuhan jumlah PNS aktif tidak seimbang. Kondisi ini membuat beban APBN melonjak hingga ratusan triliun rupiah per tahun dan dinilai berpotensi menjadi risiko fiskal di masa depan.
Melihat situasi tersebut, pemerintah menilai sistem lama tidak lagi berkelanjutan. Melalui skema Fully Funded, pembayaran pensiun tidak sepenuhnya bergantung pada APBN. Setiap PNS akan menyisihkan sebagian penghasilannya sebagai iuran pensiun sejak masih aktif bekerja. Di sisi lain, pemerintah juga memberikan kontribusi sebagai pemberi kerja.
Dana yang terkumpul selanjutnya dikelola dan dikembangkan melalui investasi jangka panjang oleh PT Taspen. Dengan mekanisme ini, dana pensiun yang diterima di masa tua berasal dari akumulasi iuran pribadi dan hasil pengembangan dana, bukan dari pajak generasi berikutnya. Negara pun tidak lagi menghadapi lonjakan kewajiban mendadak di masa depan karena kebutuhan pensiun telah dipersiapkan sejak awal.
Penerapan sistem baru ini dibedakan antara PNS baru dan PNS lama. Bagi ASN yang diangkat mulai tahun 2025–2026, skema Fully Funded akan diterapkan sepenuhnya. Gaji mereka akan dipotong untuk iuran pensiun, namun pemerintah juga menambahkan setoran ke dana pensiun masing-masing pegawai. Skema single salary dirancang agar potongan tersebut tidak menggerus daya beli secara signifikan.
Sementara itu, bagi PNS yang sudah diangkat sebelum kebijakan berlaku, pemerintah menerapkan masa transisi. Hak pensiun tetap dijamin sepenuhnya, tetapi pengelolaannya secara bertahap dipisahkan dari belanja rutin APBN dan dialihkan ke skema investasi jangka panjang. Dengan demikian, tidak ada hak yang dikurangi, hanya mekanisme pengelolaannya yang dibuat lebih sehat dan terukur.
Salah satu keunggulan sistem Fully Funded adalah fleksibilitas manfaat pensiun. Jika sebelumnya pensiunan PNS hanya menerima pembayaran bulanan dengan nilai terbatas, skema baru membuka opsi pencairan dana dalam jumlah besar sekaligus atau lump sum, mirip dengan pesangon di sektor swasta dan BUMN. Selain itu, peserta tetap dapat memilih pembayaran bulanan melalui skema anuitas sesuai kebutuhan.
Meski menjanjikan, perubahan ini menuntut tata kelola yang sangat hati-hati. PT Taspen memegang peran strategis sebagai pengelola dana pensiun ASN. Untuk menghindari risiko penyalahgunaan atau kegagalan investasi, pemerintah membentuk dewan pengawas independen serta membatasi penempatan dana pada instrumen berisiko rendah hingga menengah, seperti Surat Berharga Negara dan saham-saham unggulan.
Secara keseluruhan, reformasi dana pensiun PNS 2026 merupakan langkah berat namun dinilai tak terelakkan. Pemerintah memilih jalur realistis demi menjaga kesehatan APBN sekaligus memastikan hak pensiun ASN tetap aman di masa depan. Bagi para pegawai negeri, kebijakan ini menjadi pengingat bahwa kesejahteraan hari tua kini sangat bergantung pada disiplin iuran dan literasi keuangan pribadi, bukan semata-mata pada negara.